PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DAN TERORISME

Dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan Financial Action Task Force (FATF) yang merupakan organisasi dengan tujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka wajib bagi para Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terhadap para kliennya, baik orang-perorangan, korporasi, dan/atau perikatan lainnya (legal arrangements).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau, Darsyad, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM bersama PPATK terus bersinergi meningkatkan peran dan fungsi Notaris dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui penerapan PMPJ. Urgensi penerapan PMPJ ini dikategorikan sebagai bentuk dari manajemen risiko, yang meliputi seluruh aspek, baik risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, hingga risiko konsentrasi (kehilangan aset).

“Penting sekali bagi para Notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengenal betul siapa pengguna jasanya, mengingat ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum dalam melakukan kejahatan TPPU atau Terorisme dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan bahkan melintasi batas-batas yurisdiksi,” ujarnya dalam sebuah kesempatan rapat internal bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, Notaris sebagai Pihak Pelapor melakukan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Calon Pengguna Jasa, Walk in Customer atau Pengguna Jasa. Adapun jasa yang dimaksud di sini berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Oleh karena itu, jangan heran apabila masyarakat datang kepada Notaris untuk menuangkan suatu transaksi dalam sebuah akta, maka si klien tersebut akan diajukan beberapa pertanyaan oleh Notaris terkait transaksi yang dilakukan terlebih terhadap transaksi yang bernilai setara dengan seratus juta, baik dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing. Untuk memperketat pengawasan oleh otoritas yang berwenang, baik bagi masyarakat pengguna jasa Notaris maupun Notaris itu sendiri akan mengisi formulir Customer due Dilligenceyang nantinya akan dievaluasi secara berkala oleh lembaga pengawas.

“Dalam hal ini tentunya kita harus mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk bisa bergabung dalam keanggotaan FATF tersebut, agar dapat menjaga kredibilitas Indonesia dalam kegiatan bisnis dan investasi internasional”, tutup Darsyad dalam keterangannya.

Oleh : RORIF DESVYATI, S.H, M.H.

Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Leave a Comment